Korupsi dan Budaya Kekuasaan

Korupsi dan Budaya Kekuasaan

Oleh : Nova Novita

Peneliti Pro-PPKn FKIP Universitas Bung Hatta

Padang Ekspres • Kamis, 04/08/2011 12:32 WIB • 47 klik

Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang berpendudukan mayoritas muslim, tapi perilaku sebagain warganya jauh dari nilai-nilai Islam. Indonesia pun menyandang predikat yang sangat buruk sebagai salah satu negara yang terbesar korupsinya. Parahnya lagi ternyata banyak pelaku koruptor yang beragama Islam.


Rakyat Indonesia sudah pasti sangat lelah mendengar dan membicarakannya. Bahkan mungkin melafalkannya pun sudah sangat sebal dan muak. Tiada hari tanpa berita korupsi. Tiada instansi (pemerintah) yang bebas korupsi.


Budaya korupsi penetrasinya sudah menyentuh nyaris semua segmen masyarakat. Yang mencengangkan, kaum intelektual bahkan ulama yang diidealisasikan sebagai makhluk anti wabah korupsi, ternyata ambrol juga pertahanannya. Keadaan ini tanpa kita sadari telah menyebabkan Indonesia hampir sempurna menjadi negara yang gagal (failed state).


Bangsa kita dalam ambang kehancuran bukan karena perang namun karena banyak pelaku korupsi yang lolos jeratan hukum. Logika hukum hanya bisa dapat menyentuh kepada masyarakat kecil. Sedangkan kaum pejabat hanya retorika belaka dalam konteks hukum hanya sebuah produk kongkalikong aparatur negara.


Akhir-akhir ini sering kita lihat di TV bahwa banyak pejabat-pejabat ditangkap karena melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tapi, satu hal yang sangat disayangkan adalah kejaksaan sebagai lembaga peradilan tertinggi tidak serius menangani kasus KKN. Yang terdengar hanya gaungnya saja. KPK menangkap si anu karena melakukan penggelapan. KPK menangkap si ini karena melakukan suap. Tapi, kita tidak lagi mendengar proses peradilannya. Kita tidak tahu menahu apakah pejabat yang tadinya dituduhkan melakukan korupsi berakhir di sel atau malah tetap bisa menghirup udara bebas. Ironis.


Di saat rakyat berteriak meminta sesuap nasi, para pejabat asyik memakan duit rakyat dan memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Di saat rakyat dan mahasiswa berteriak meminta keadilan, para pejabat asyik tidur ketika sidang berlangsung amat sangat menyedihkan.


Sungguh ironis dan membuat setiap orang mengelus dada, penuh tanda tanya, kesel karena tidak satupun lembaga yang tidak terlibat kasus korupsi. Hampir seluruh lini birokrasi kita melakukan korupsi. Mulai tingkat desa sampai struktur paling tinggi.


Mulai korupsi dengan jelas-jelas mengambil uang negara, atau melalui kebijakan yang dia ambil. Contoh paling sederhana adalah pengadaan barang, dengan cara mengatur diskon. Tidak menyetor diskon ke kas negara. Tetapi masuk ke kantong, masing-masing. Di sinilah potensi korupsi paling besar. Sulit dilacak karena memang sudah diatur antara pengambil kebijakan dengan penyedia barang.


Bukan hanya masalah uang saja yang dapat di korupsi. Waktu pun dapat dengan mudah bisa dikorupsi apalagi para petinggi ataupun pejabat pemerintah yang seharusnya menjadi wadah dari segala aspirasi rakyatnya malah menyalah gunakan wewenang yang telah di percayakan kepada mereka.

Siapa sih yang tidak ingin punya uang yang menggelembung di dompet tanpa kerja keras? Itu semua dapat diperoleh melalui bekal tampuk kekuasaan mereka. Pundi-pundi kekayaan yang berasal dari uang rakyat, bisa datang melimpah pada mereka dengan jalan yang tidak halal. Di negara tercinta kita ini, korupsi telah menjadi suatu budaya yang tidak dapat dipisahkan dengan namanya kekuasaan. (*)

Posted in: politics